MATARAM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB melayangkan protes ke Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Protes tersebut dilakukan, kata Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi buntut dari pemulangan 36 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Provinsi NTB, akhir Januari lalu.
Puluhan CPMI tersebut rencananya berangkat ke Timur Tengah secara nonprosedural. ”Pas pemulangan itu, pemda disebut tidak responsif. Informasinya tidak benar begitu,” kata Aryadi.
Ia menerangkan, penangkapan pencegahan yang dilakukan di Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur tersebut dilakukan tim dari Ditjen Binwas. Tanpa melalui koordinasi dengan Satgas PPMI yang ada di Direktorat Binapenta Kemnaker. Termasuk berkoordinasi dengan Pemda NTB.
Dari penangkapan tersebut, Ditjen Binwas menyebut pemda tidak responsif, saat proses serah terima. Tudingan ini dibantah. Kata Aryadi, setelah ada pemberitahuan dari Disnaker Jatim, pihaknya langsung mengontak Direktur Binwas. Meminta hasil pencegahan dikoordinasikan dengan Satgas di Ditjen Binapenta. ”Kami sudah merespons dengan cepat,” tuturnya.
Menurut Aryadi, penangkapan dan pencegahan kerap dilakukan Satgas Kemnaker di bawah Ditjen Binapenta dan BP2MI. Selama ini, prosesnya lancar dan tidak ada hambatan. Tidak pernah juga ada permintaan dana untuk pemulangan dari pemda.
”Mereka langsung pulangkan dan kami jemput di bandara. Bahkan pelakunya diproses hukum. Selama ini seperti itu polanya,” jelas Aryadi.
Dalam upaya pencegahan di Bandara Juanda tersebut, Aryadi menyebut Ditjen Binwas meminta anggaran untuk pemulangan CPMI. Sementara Pemprov NTB tidak mengalokasikan dana untuk pemulangan hasil pencegahan Binwas Kemnaker.
Selain itu, dari beberapa kasus pencegahan yang sebelumnya dilakukan Kemnaker, biaya pemulangan dilimpahkan ke tim. Sehingga saat mendapat informasi kegiatan pencegahan di Bandara Juanda, Disnakertrans NTB menyerahkan sepenuhnya kepada Ditjen Binwas Kemnaker.
Setelah tiba di Bandara Lombok, Satgas Provinsi langsung menjemput. Kemudian melakukan pendataan, pembinaan, dan memulangkan para CPMI ke keluarga masing-masing. ”Itu yang kami lakukan selama ini dengan BP2MI dan Satgas PPMI yang ada di Ditjen Binapenta,” tuturnya.
Lebih lanjut, Aryadi berharap pencegahan dari Ditjen Binwas bisa dikoordinasikan lebih dulu dengan Satgas PPMI pusat dan daerah. Sehingga pemda bisa lebih mudah untuk melakukan langkah tindak lanjut. Sekaligus menghilangkan kesan saling menyalahkan.
”Kami di Pemprov tetap memastikan sangat responsif dalam menangani setiap permasalahan warga NTB,” tegas Aryadi.
Sumber post:lombokpost
Posting Komentar
0Komentar