Ketidakpastian Nasib Tenaga Honorer Non-Database di NTB: Tantangan dan Harapan

Nasib tenaga honorer non-database di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini masih belum menemui kejelasan. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penataan tenaga honorer, implementasinya di daerah seperti NTB menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini akan membahas situasi terkini, kebijakan yang mempengaruhi, serta harapan bagi tenaga honorer non-database di NTB.

Latar Belakang

Tenaga honorer non-database merujuk pada pegawai yang bekerja di instansi pemerintah tanpa terdaftar dalam database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka seringkali menghadapi ketidakpastian terkait status kepegawaian, gaji, dan masa depan karier mereka. Di NTB, jumlah tenaga honorer non-database cukup signifikan, dan peran mereka vital dalam mendukung operasional berbagai instansi pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menata tenaga honorer. Salah satunya adalah seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan status kontrak. Namun, kebijakan ini lebih memprioritaskan tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa setelah seleksi PPPK 2025, tenaga honorer yang tidak lolos seleksi dan tidak terdaftar dalam database BKN tidak akan lagi digaji oleh pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga honorer non-database di berbagai daerah, termasuk NTB.

Situasi di NTB

Di NTB, nasib tenaga honorer non-database masih belum jelas. Hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan aturan resmi terkait status mereka. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai penanganan tenaga honorer non-database.

Selain itu, ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB belum menerima gaji untuk bulan Januari. Keterlambatan ini disebabkan oleh proses administrasi yang belum selesai. Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, menjelaskan bahwa di awal tahun, proses administrasi seringkali menjadi penyebab keterlambatan pembayaran gaji.

Tantangan yang Dihadapi

Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh tenaga honorer non-database di NTB antara lain:

1. Ketidakjelasan Status Kepegawaian: Tanpa regulasi yang jelas, tenaga honorer non-database tidak memiliki kepastian terkait masa depan karier mereka.
2. Keterlambatan Pembayaran Gaji: Proses administrasi yang lambat menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji, yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
3. Keterbatasan Akses ke Program PPPK: Kebijakan PPPK lebih memprioritaskan tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN, sehingga tenaga honorer non-database memiliki peluang yang lebih kecil untuk diangkat menjadi PPPK.

Harapan dan Solusi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat beberapa harapan dan solusi yang dapat dipertimbangkan:

1. Kebijakan Khusus bagi Tenaga Honorer Non-Database: Pemerintah pusat diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan khusus yang memberikan kesempatan bagi tenaga honorer non-database untuk mengikuti seleksi PPPK atau mekanisme lain yang memastikan status kepegawaian mereka.
2. Peningkatan Proses Administrasi: Pemerintah daerah perlu memperbaiki proses administrasi agar pembayaran gaji dapat dilakukan tepat waktu, sehingga kesejahteraan tenaga honorer terjaga.
3. Pendataan Ulang Tenaga Honorer: Melakukan pendataan ulang untuk memastikan semua tenaga honorer terdaftar dalam database resmi, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dalam program-program pemerintah.

Kesimpulan

Nasib tenaga honorer non-database di NTB masih berada dalam ketidakpastian. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan adil bagi mereka. Dengan demikian, tenaga honorer non-database dapat memperoleh kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan yang lebih baik di masa mendatang.